KLIK PENDIDIKAN - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN yang ditargetkan rampung akhir April hingga kini masih dalam pembahasan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melakukan rapat untuk membahas RPP Manajemen ASN.
Rapat yang dilakukan pada 7 Juni 2024 ini dipimpin oleh Plt. Dewputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Abdul Hakim.
Baca Juga: Menpan RB Sebut 5 Kebijakan untuk Honorer Dalam RPP Manajemen ASN, Nomor 3 Honorer Tetap Bekerja Tahun 2025
Bersama panitia antar-kementerian/Lembaga pemerintah non-kementerian, rapat ini dilakukan untuk membahas evaluasi terkait RPP Manajemen ASN.
Sebelumnya telah dilakukan rapat pembahasan RPP Manajemen ASN pada 5 Juni 2024.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB).
Baca Juga: Mendebarkan! Keputusan Nasib Tenaga Honorer Menanti: Update Terbaru RPP Manajemen ASN....
MenpanRB, Abdullah Azwar Anas memimpin langsung rapat yang membahas tentang RPP turunan UU ASN ini.
Abdullah Azwar Anas menyampaikan pesan agar RPP Manajemen ASN ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, termasuk nasib para honorer.
"RPP ini harus segera menemui keputusan, dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak," ujar Abdullah Azwar Anas.
Baca Juga: ALHAMDULILLAH! PNS dan PPPK Dapat Tunjangan Cuti Mulai 2024, KemenPANRB Bocorkan Isi RPP Manajemen ASN Terbaru
MenpanRB juga berharap RPP ini segera diselesaikan karena nasib tenaga non-ASN bergantung pada aturan ini.
Sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk dapat menyelesaikan RPP Manajemen ASN ini.
Sangat diperlukan pengambilan keputusan yang segera sehingga RPP ini dapat membawa keadilan bagi tenaga non-ASN.
Baca Juga: RPP Manajemen ASN Telah Selesai Dibahas, Azwar Anas Selaku Menpan RB Beri Pesan Penting Ini
Perkembangan terbaru terkait RPP Manajemen ASN ini, telah dibahas di rapat pada 7 Juni 2024 tersebut.
Turut hadir dalam rapat ini, baik secara luring maupun daring yaitu perwakilan dari Kementerian Keuangan.
Juga Kementerian Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Arsip Nasional RI, serta tim teknis penyusun RPP Manajemen ASN.***
