Ketiga, menyetorkan simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan simpanan Tapera disertai dengan daftar perincian pembayaran simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Maurits menambahkan, Pemda juga harus melakukan pemutakhiran data pekerja yang terkait kepesertaannya.
Kemudian, dilanjutkan dengan menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran simpanan yang menjadi tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja.
“Pemda juga harus melanjutkan kepesertaan dari pekerja yang baru diterima yang sebelumnya telah menjadi peserta, dengan melaporkan identitas kepesertaan dan membayar simpanan Tapera terhitung sejak terjadinya perjanjian,” tandasnya.
Baca Juga: Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen, Komite BP Tapera Terima Gaji dan Tunjangan Nominalnya Segede Ini
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyatakan, akan memperkuat sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam rangka Satu Data Indonesia melalui kodefikasi dan data-data indikator prioritas.
Jhon Wempi menegaskan bahwa kehadiran Satu Data Kependudukan sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan dalam melayani masyarakat.
”Ada lima hal utama dari Satu Data Kependudukan sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013. Yakni pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” papar Wempi.
Wempi menegaskan mendukung rencana kerja Satu Data Indonesia lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
Wamendagri ini berharap pihak pengelola dapat memberikan dukungan yang lebih kuat di setiap kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat dalam program, khususnya melalui peningkatan status program atau kegiatan.
Dengan demikian, setiap perincian mitra K/L dapat meningkat menjadi prioritas nasional, bukan lagi prioritas K/L agar dukungan pendanaannya juga dapat dikerjakan dengan baik.***
