KLIK PENDIDIKAN - Penataan tenaga honorer masih menjadi salah satu agenda besar pemerintah untuk diselesaikan berdasarkan amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.
Untuk menuntaskannya, pemerintah telah membuka seleksi PPPK yang dilaksanakan dalam dua tahap.
Tahap pertama telah selesai dan telah ada pengumuman honorer yang dinyatakan lulus menjadi PPPK.
Sementara tahap kedua prosesnya masih berlanjut hingga saat ini dan masih membutuhkan waktu untuk menuntaskan.
Akibatnya, muncul pengumuman pemerintah melalui KemenPAN RB untuk menunda pengangkatan PPPK mundur ke Maret 2026.
Keputusan inilah yang mengundang aksi protes di kalangan para honorer karena tidak menerima pelantikan PPPK ditunda.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Pengangkatan CPNS dan PPPK Segera Diumumkan, DPR: Paling Lambat Minggu Depan
Dengan adanya sejumlah unjuk rasa protes keputusan KemenPAN RB, DPR RI langsung bertindak meminta KemenPAN RB dan BKN merevisi keputusan tersebut.
Dalam hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan KemenPAN RB terkait pengangkatan CPNS dan PPPK.
DPR RI menginginkan proses pengangkatan honorer menjadi PPPK dipercepat, bukan dilaksanakan pada batas maksimal yang ditetapkan.
“DPR meminta pemerintah melakukan simulasi dan mempercepat pendataan supaya pengangkatan CPNS dan PPPK jadwalnya bisa lebih cepat dari yang diumumkan,” ungkap Dasco dikutip dari Instagram resmi DPR RI, Jumat 14 Maret 2025.
Lebih lanjut, Dasco mengatakan bahwa DPR RI sudah meminta pemerintah untuk memberikan hasil secepatnya terkait pengangkatan PPPK ini.