KLIK PENDIDIKAN - Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi sebagai tersangka korupsi.
Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima periode tahun 2021-2023 dan telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.
Muhammad Lutfi Wali Kota Bima diduga melakukan korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bima, NTB.
Berikut ini kronologis KPK menetapkan Wali Kota Bima sebagai tersangka korupsi.
Pada tahun 2019 : Wali Kota Bima diduga menentukan sendiri kontraktor yang akan mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di Pemerintah Kota Bima, NTB.
Proyek tersebut berupa:
- Pelebaran jalan Nungga Toloweri.
- Pengadaan Listrik dan PJU perum proyek Oi'Foo.
Wali Kota Bima diduga memerintahkan pejabat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan BPBD.
Baca Juga: UU ASN TERBARU, PNS BISA CEMBURU DENGAN PPPK KARENA DAPAT KEISTIMEWAAN INI, APA ITU?
Pejabat tersebut diduga diperintahkan oleh Wali Kota Bima untuk menyusun proyek ini dengan nilai anggaran yang besar.
Kemudian, Wali Kota Bima diduga menyusun proyek ini secara sepihak yang ia lakukan bersama dengan salah satu keluarganya.
Lebih lanjut, atas perbuatanya tersebut Wali Kota Bima diduga menerima uang senilai Rp8,6 Miliar atas pengkondisian proyek yang akan dikerjakan.
