Masalah paling urgen saat ini dalam RUU ASN adalah penyelesaian tenaga honorer.
"Tetapi saat yang sama di lapangan ada demikian banyak permasalahan,” terang Mardani di Senayan.
Baca Juga: RUU ASN Menjadikan PPPK Lebih Istimewa, Selain Tunjangan Baru, Kabar Bahagia Juga Telah Menantinya
Mardani menjelaskan masalah yang muncul antara lain karena pemerintah tidak bisa mengangkat semua honorer menjadi ASN.
Namun, pemerintah juga tidak bisa melakukan PHK massal dan mencari jalan tengah dari kedua permasalah tersebut.
"Misal jumlah 2,3 juta honorer yang ada sekarang, ternyata ketika diverifikasi punya beberapa catatan," ujar Mardani.
Ketika DPR dan Pemerintah memaksakan harus diangkat menjadi PPPK, daerah yang menjerit.
"Kalau diangkat semua pemerintah tidak punya anggaran,yang ketiga, sudah dikasih tahu tidak boleh ada PHK massal,” ungkap anggota Fraksi PKS ini.
Baca Juga: Nasib Tenaga Honorer Tergantung RUU ASN, Penghapusan atau Pengangkatan! Ini Jawaban MenPANRB
Masalah rapat pembahasan RUU ASN juga masih dilakukan opsi opsi terbaik untuk honorer.
Bebagai wacana kembali dihembuskan seperti PPPK Part Time atau PPPK paruh waktu dalam rangka mengakomodasi tenaga honorer yang akan dihapuskan mulai November 2023.
”Kenapa? Karena enggak boleh PHK, enggak boleh bengkak anggaran dan nggak boleh juga membebani pemerintah berikutnya," tutur Mardani
"Akhirnya keluarlah jalan tengah PPPK atau ASN paruh waktu karena sekarang ASN itu terdiri dari 2. Satu PNS satu PPPK, gitu,” ujar Mardani.
Baca Juga: RUU ASN akan Segera Diketuk Palu, Hati-hati PNS Kategori Ini akan Dipensiunkan Dini
Semoga RUU ASN tetap memberikan jaln terbaik untuk para tenaga Honorer yang sedang menanti hasil dari pembahasan tersebut.***