KLIK PENDIDIKAN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memberikan persetujuan terhadap 26.319 usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Keputusan ini merupakan langkah penting dalam mendukung prioritas pembangunan nasional, yang akan dieksekusi oleh Kementerian PUPR.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa persetujuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan aparatur yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur secara langsung oleh Kementerian PUPR.
"Hari ini kami menyerahkan formasi kepada Kementerian PUPR. Penyerahan ini merupakan komitmen untuk Kementerian PANRB untuk terus mendukung berbagai prioritas pembangunan,” ungkap Menteri Anas.
Baca Juga: Peluang Besar bagi Lulusan Ma’had Aly untuk Ikut Seleksi CPNS di Kementerian Agama, Apa Formasinya?
“Salah satunya melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024," lanjutnya.
Menteri Anas menjelaskan bahwa Kementerian PUPR, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki dampak langsung terhadap peningkatan perekonomian dan pelayanan publik.
Dalam rangka mendukung hal ini, Kementerian PANRB telah menetapkan kebutuhan akan CPNS dan PPPK untuk Kementerian PUPR Tahun 2024.
Jumlah kebutuhan yang ditetapkan untuk Kementerian PUPR sebanyak 26.319, terdiri dari 6.385 CPNS Tenaga Teknis, 3 CPNS Tenaga Kesehatan, serta 19.931 PPPK Tenaga Teknis.
Diharapkan, keberadaan SDM yang mencukupi ini akan membantu dalam menciptakan terobosan dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Buat SKCK Tidak Perlu Lagi ke Polres Cukup dari Rumah Lebih Simpel, Cek Syarat dan Panduannya
Langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) Tahun 2024 yang bertujuan untuk mendukung efektivitas kerja IKN.
Dimana Kementerian PUPR memainkan peran kunci dalam persiapan dan pembangunan IKN.
“Diharapkan usulan kebutuhan dari Kementerian PUPR ini dapat terpenuhi dan menjadi talenta serta bibit unggul yang akan menjadi garda terdepan dalam percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur di seluruh Indonesia,” jelas mantan Kepala LKPP ini.
