Tetapi kebanyakan dana-dana itu masuk ke kantong-kantong ketua umum Parpol dan tidak masuk ke pendapatan resmi partai.
Hal-hal itu, katanya, tidak bisa kita tolerir lagi. Sesuai dengan konteks negara demokratis kita memang wajib dan perlu adanya partai-partai politik, tetapi pengelolaannya harus ada demokratisasi di dalam partai itu sendiri.
Baca Juga: Jokowi Dituding Cawe-cawe karena Mengundang Sejumlah Ketum Partai Politik
"Tidak bisa semua kewenangan berasal dari ketua umum parpol,” tambahnya,
Sementara para ketua umum parpol, saat ini bisa memecat anggota-anggota DPR seenaknya, sehingga 575 anggota DPR hanya bagai taman kanak-kanak yang hanya manut kepada 9 atau 10 ketua umum.
“Sedang ketua umumnya sendiri disenangkan oleh penguasa lewat proyek untuk ketua umum, kredit untuk ketua umum dan sebagainya,” terangnya.
Masih menurut Rizal, bahwa sistem politik seperti itu justru bisa merusak demokrasi. Oleh karena itu setelah Jokowi, harus dilakukan pembenahan - pembenahan.
Pertama, Parpol dibiayai oleh negara seperti di Eropa, Inggris, New Zealand, Australia dan negara-negara Arab. Biayanya setelah dihitung tidak mahal hanya Rp30 triliun satu tahun.
Toh praktiknya sekarang parpol “nyolong” ramai-ramai itu lebih dari Rp75 triliun.
Tetapi menurutnya pembiayaan itu harus diikuti oleh kewajiban untuk mengubah AD/ART parpol. Supaya terjadi demokratisasi internal partai politik. Tidak bisa kita bicara demokrasi sementara di dalamnya sendiri tidak demokratis.
“Pengeluaran yang dibiayai oleh negara itu harus diaudit. Hanya boleh digunakan untuk kepentingan kaderisasi, kampanye dan organisasi partai politik. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
Baca Juga: Indonesia GAGAL Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023, Netizen Tandai 4 Partai Politik Tahun Depan
“Setelah itu kita baru yakin seandainya parpol itu bersih dan demokratis maka dia sudah pasti akan memperjuangkan keadilan, demokrasi dan good governance dalam pemerintahan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Afiq Naufal, Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Paramadina menyatakan, bahwa anak muda saat ini sudah gerah, karena melihat oligarki dalam partai politik berlangsung secara terang benderang.