Mereka mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan pendataan dan melakukan simulasi untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K.
Dalam rapat Komisi II DPR bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), DPR meminta pemerintah segera menyelesaikan simulasi untuk mengatur jadwal pengangkatan yang lebih cepat.
"Kami meminta pemerintah untuk melakukan simulasi-simulasi guna mempercepat pendataan dan merapikan proses administrasi agar pengangkatan CPNS dan P3K bisa dilakukan lebih cepat, setidaknya tetap di tahun 2025," kata Dasco.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penundaan ini bisa berdampak pada sistem kepegawaian dan layanan publik.
Banyak instansi pemerintah, terutama di daerah, masih sangat bergantung pada tenaga honorer yang saat ini masih belum mendapatkan kepastian statusnya.
Menanggapi protes yang semakin meluas, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan solusi terkait pengangkatan CPNS dan P3K 2024.
Dalam pernyataannya pada 14 Maret 2025, Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah sedang mencari cara terbaik agar pengangkatan tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.
Baca Juga: Top 10 Universitas Terbaik di Jepang Versi EduRank 2025, Ada yang Nomor 1 di Asia
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi terkait jadwal pengangkatan yang ditunda.
"Nanti Bapak Presiden dan kementerian terkait yang akan memberikan update. Sudah ada solusi, tunggu saja," kata Gibran.
Dengan adanya komunikasi intens antara DPR dan pemerintah, para calon pegawai berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
DPR menargetkan agar keputusan final terkait jadwal pengangkatan bisa diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
Namun, yang masih menjadi pertanyaan besar adalah apakah simulasi yang dilakukan pemerintah benar-benar bisa mempercepat proses pengangkatan?