Apakah Benar PNS Setelah Lulus Tidak Diperbolehkan Mendirikan Badan Usaha? Mari Cari Tahu Jawabannya

photo author
Hardiyansyah Supardi, Klik Pendidikan
- Kamis, 7 September 2023 | 18:42 WIB
Ilustrasi PNS yang mendirikan usaha. (Pixabay/ Pexels)
Ilustrasi PNS yang mendirikan usaha. (Pixabay/ Pexels)

KLIK PENDIDIKAN - PNS merupakan karir impian, namun setelah jadi PNS muncul pertanyaan apakah boleh PNS mendirikan badan usaha.

Karena profesi sebagai PNS adalah tentang mengabdi kepada negara maka sebelum mendirikan badan usaha sebaiknya cari tahu dulu kebolehannya.

Sebab jika PNS langsung bergerak saja tanpa mengulik lebih dalam tentang boleh tidaknya mendirikan badan usaha, khawatirnya akan mendapatkan halangan di masa depan.

Seiring dengan perkembangan peraturan pemerintah, peran dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam hal kepemilikan saham atau keanggotaan dalam badan usaha.

Baca Juga: Bulog Sebut Realisasi Impor Beras 1,6 Juta Ton, Simak Rinciannya Target Tahun 2023...

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah seorang PNS boleh tergabung sebagai pendiri atau pemilik badan usaha. Jawabannya, saat ini, adalah ya, dengan catatan tertentu.

Pada masa lalu, terdapat peraturan yang melarang PNS memiliki saham atau kepentingan dalam badan usaha.

Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Namun, peraturan ini telah dicabut, membuka pintu bagi PNS untuk memiliki saham atau berperan sebagai pendiri badan usaha.

Meskipun sekarang diizinkan, langkah tersebut masih harus mematuhi sejumlah ketentuan. Salah satunya adalah memperoleh izin dari atasan atau instansi yang bersangkutan.

Baca Juga: Ada Solusi Lain Dari Pemerintah Untuk Seluruh Non-ASN, Meskipun Kebijakan Penghapusan HONORER Akan Diundur

Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan atau pelanggaran etika yang terjadi selama PNS terlibat dalam bisnis.

Keputusan PNS untuk terlibat dalam badan usaha harus dilakukan dengan hati-hati dan bijak.

Mereka harus mempertimbangkan implikasi hukum dan etika serta memastikan bahwa peran mereka dalam bisnis tersebut tidak akan mengganggu kinerja mereka sebagai PNS.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Aning Diah W

Sumber: YouTube Kantor Hukum Perjuangan (KHP)

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X