Sekolah Rakyat Seperti Zaman Penjajahan Jepang Akan Segera Diluncurkan, Komisi VIII DPR Minta Kemensos Lakukan Hal Ini...

photo author
Andy Sulistiyanto, Klik Pendidikan
- Senin, 10 Februari 2025 | 21:11 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya minta Kemensos lakukan hal ini terkait konsep Sekolah Rakyat (dpr.go.id edited by Paint 3D)
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya minta Kemensos lakukan hal ini terkait konsep Sekolah Rakyat (dpr.go.id edited by Paint 3D)

KLIK PENDIDIKAN – Sekolah Rakyat akan segera diluncurkan, Komis VIII DPR minta Kemensos lakukan hal ini.

Sekolah sekolah merupakan solusi dari pemerintah untuk menekan angka putus sekolah khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu (miskin ekstem).

Kini pemerintah tengah merancang konsep Sekolah Rakyat agar bisa segera diterapkan di tanah air.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan berbentuk sekolah berasrama (boarding school).

Baca Juga: Siswa SMA Demo Gagal Daftar SNBP 2025, Komisi X Akan Panggil Menteri Pendidikan Minta Penjelasan, Begini Kata Sufmi Dasco...

Sehingga tidak hanya memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, tetapi juga menjamin pemenuhan gizi bagi para murid.

Perlu diketahui, dahulu sekolah rakyat adalah sebuah perjuangan yang dirintis oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan.

Saat itu kehadirannya bertujuan untuk mencerdaskan semua rakyat Indonesia selama masa penjajahan. Sekolah Rakyat merupakan lembaga pelopor pendidikan gratis di Indonesia.

Sekolah Rakyat digunakan secara resmi berdiri dari tahun 1941 hingga 13 Maret 1946 selama masa penjajahan Jepang.

Baca Juga: Batas Usia Murid Baru Tingkat SD Tahun 2025 Ditetapkan, Bukan Umur 6 Tahun Tetapi

Setelah kemerdekaan, Sekolah Rakyat berubah menjadi Sekolah Dasar pada tanggal  13 Maret 1946.

Sekolah Dasar (SD) pada awalnya disebut Sekolah Rakyat (SR) pada masa penjajahan Jepang. Selanjutnya dibuka pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1892 di kota Bandung, Jawa Barat.

Merespon hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya minta Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dalam pelaksanaan sekolagh rakyat.

Atalia Prartaya menekankan pentingnya koordinasi tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Menurutnya pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan akses pendidikan harus jelas, apakah Kemensos atau Kementerian Pendidikan?

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Andy Sulistiyanto

Sumber: dpr.go.id, museumpendidikannasional.upi.edu

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X