Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Menpan RB telah memberikan laporan resmi terkait dampak dari penyesuaian jadwal ini.
Setelah menerima laporan tersebut, Presiden Prabowo dikabarkan akan segera mengeluarkan Inpres yang berisi arahan terkait pengangkatan CPNS dan P3K 2024.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh proses pengangkatan berjalan transparan, adil, dan tidak merugikan pihak yang sudah lulus seleksi maupun tenaga honorer yang telah lama menanti kepastian status kepegawaian mereka.
Menpan RB Rini Widyantini menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah penundaan, melainkan penyesuaian jadwal.
Salah satu pertimbangan utama adalah adanya permintaan dari beberapa daerah yang mengusulkan agar pengangkatan ASN dilakukan pada waktu yang lebih fleksibel guna menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
"Ini bukan penundaan, tetapi penyesuaian agar seluruh ASN yang diangkat benar-benar bisa menjalankan tugas sesuai kebutuhan nasional," sebut Menpan RB, Rini Widyantini dikutip dari YouTube Aritela Tutorial pada Kamis 13 Maret 2025.
Selain itu, Menpan RB juga membantah bahwa keputusan ini berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Ia memastikan bahwa pengangkatan CPNS dan P3K tetap akan dilakukan sesuai rencana, hanya saja jadwalnya disesuaikan untuk memastikan efektivitas penempatan ASN di berbagai sektor.
Dengan akan dikeluarkannya Inpres dari Presiden Prabowo, diharapkan polemik ini bisa segera terselesaikan.
Baca Juga: Mimpi Jadi Ksatria Airlangga Tertunda? UNAIR Siap Sambut Lewat Jalur Mandiri!
Para CPNS dan tenaga honorer yang terdampak kebijakan ini pun berharap keputusan yang diambil nanti bisa menjadi solusi terbaik bagi semua pihak.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pengangkatan ASN agar lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nasional.
Dengan adanya Inpres ini, diharapkan tidak ada lagi kebingungan atau keresahan di kalangan calon ASN yang telah lama menantikan kepastian status mereka.