RUU ASN Tahun 2023: Simak Begini Skema Baru Gaji PNS dan PPPK Terkait Jaminan Pensiun Pun Tertuang, Penasaran?

Pasal 21

1. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materil dan/atau nonmateriel.
2. Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. penghasilan;
   b. penghargaan yang bersifat motivasi;
   c. tunjangan dan fasilitas;
   d. jaminan sosial;
   e. lingkungan kerja;
   f. pengembangan diri; dan
   g. bantuan hukum.
3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
   a. gaji; atau
   b. upah.
4. Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
   a. finansial; dan/atau
   b. nonfinansial.
5. Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
   a. tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
   b. tunjangan dan fasilitas individu.
6. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
   a. jaminan kesehatan;
   b. jaminan kecelakaan kerja;
   c. jaminan kematian;
   d. jaminan pensiun; dan
   e. jaminan hari tua.
7. Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa:
   a. fisik; dan/atau
   b. nonfisik.
8. Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa:
   a. pengembangan talenta dan karier; dan/atau
   b. pengembangan kompetensi.
9. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berupa:
   a. litigasi; dan/atau
   b. nonlitigasi.
10. Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara

Baca Juga: Hayo! Ikut Seleksi Pendaftaran di Kementerian PANRB, Berikut Jumlah Formasinya

Pasal 22

1. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf d dan huruf e dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja.
2. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian.
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
4. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran Pegawai ASN yang bersangkutan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Baca Juga: Tabungannya Rp744 Juta Namun Alat Transportasi Mesinnya Ada 9 Unit, Inilah Harta Kekayaan Edward Tannur

Pasal 23 

Ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Demikian disampaikan diatas semoga ASN dan PPPK semakin bekerja dengan meningkatkan kualitas dan kinerja, sehingga berhak mendapatkan apa yang memang menjadi hak dan kewajibannya.***