Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian melaporkan bahwa sebanyak 38.311 penyuluh pertanian telah dialihkan menjadi pegawai pusat per 1 Januari 2026.
Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal. Data BKN menunjukkan total penyuluh saat ini sekitar 39.809 orang, dengan rasio satu penyuluh menangani hampir dua desa.
Sementara itu, Kementerian PAN-RB menjelaskan munculnya skema PPPK paruh waktu sebagai solusi sementara bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi. Skema ini memungkinkan tenaga non-ASN tetap bekerja sambil menunggu ketersediaan anggaran daerah untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
“PPPK paruh waktu ini adalah masa transisi. Mereka tetap memiliki nomor induk PPPK dan berpeluang menjadi penuh waktu jika anggaran tersedia,” jelas perwakilan Kementerian PAN-RB.
Baca Juga: Mau Lolos CPNS 2026? Ini Strategi Jitu yang Wajib Disiapkan dari Sekarang
Komisi IV DPR RI berharap rapat ini tidak hanya menghasilkan keputusan normatif, tetapi juga langkah konkret yang berdampak langsung bagi penyuluh dan petani.
Penguatan peran penyuluh dinilai menjadi kunci dalam mencapai target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. ***
