Sulit Dipercaya! Ternyata Segini Gaji Perangkat Desa Tahun 2023, DPR Dukung Kesejahteraan...

- Rabu, 25 Januari 2023 | 10:52 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro mendorong kejelasan perangkat desa untuk memperoleh hak kesejateraan. (dpr.go.id)
Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro mendorong kejelasan perangkat desa untuk memperoleh hak kesejateraan. (dpr.go.id)

KLIK PENDIDIKAN - Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro mendorong kejelasan perangkat desa menjadi ASN ataupun PPPK.

Menurut Agung, pemerintah sudah saatnya mengapresiasi para perangkat desa dengan membuat desain besar penataan daerah tentang jabatan pemerintahan desa yang memiliki peran besar dalam membangun negara.

"Pada bagian lain, teman teman perangkat desa juga berharap agar perbaikan tentang tunjangan kesejahteraan serta tentang kejelasan status sebagai pegawai pemerintahan desa ini apakah pemerintah akan diperkuat sebagai pegawai dengan status ASN atau P3K, nanti kita akan kaji," ujar Agung dilansir dari laman resmi dpr.go.id

Agung mendukung perjuangan para perangkat desa menutut dalam kesejahteraan hidup, kata dia, selain tentang masa jabatan juga tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagai administrasi pemerintahan desa.

Baca Juga: Tenaga Honorer yang Gagal Seleksi PPPK Jangan Bersedih, Langsung Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes dengan Syarat Ini

Dijelaskan Agung, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas mengingat jabagan perangkat desa bukan jabagan politis seperti kepala desa.

"Perangkat desa itu bukan jabatan politis. Proses rekrutmennya pun juga melalui seleksi yang secada berjenjang cukup kredibel, maka tidak bisa disamaratakan dengan jabatan politis kepala desa. Jadi, ini yang perlu kami tegaskan sesegera mungkin pemerintah membuat desain besar pemerintahan desa," ungkap Agung.

"Kemudian meminta pemerintah agar membuat juklak juknis tentang besarannya tunjangan kesejahteraan bagi perangkat desa," tegas politisi Golkar itu.

Agus juga mendesak pemerintsh agar melakukan langkah kongkret menghentikan tindakan tindakan ditingkat desa, maupun pemerintah daerah yang secara melawan undang undang No. 5 tahun 2014.

Baca Juga: IKA ITS Jatim Segera Gelar Muswil, Wali Kota Surabaya Calon Kuat

Halaman:

Editor: FandiGan Klik Pendidikan

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

ELUS DADA, Hasil PPPK GURU Sedang Dalam Proses ini

Kamis, 2 Februari 2023 | 17:52 WIB

WADUH! Datamu Bisa Dicuri, Jangan Asal Klik Tautan!

Kamis, 2 Februari 2023 | 15:06 WIB
X