Dituduh Rencana Kenaikan Gaji PNS Untuk Cari Suara di Pemilu 2024! Begini Kata MenPANRB..

KLIK PENDIDIKAN - Rencana kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil atau (PNS) disebut ada hubungannya dengan politik karena menjelang Pemilu 2024.

Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) angkat bicara soal rencana kenaikan tukin PNS.

"Oh, nggak ada (hubungan rencana menaikan tukin PNS dengan pemilu)," ucap Anas.

Baca Juga: SSSTT... JANGAN BILANG BILANG! Ini Bocoran Perhitungan Tukin PNS Terbaru Yang Akan Dirombak

"Kan ini sudah dapat tukin, ternyata kinerjanya sebagian biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ini ternyata yang kerja dan yang nggak kerja tukinnya sama. Itu masalahnya," ungkap Anas.

Anas menjelaskan rencana perubahan sistem tukin tersebut tengah dibahas dalam Peraturan Pemerintah atau PP ASN.

"Tunjangan kinerja itu untuk meningkatkan kinerja, tapi sekarang tunjangan itu jadi hak sehingga antara yang kerja bagus dan nggak, tunjangannya sama. Ini yang mesti kita tata," ucap Anas.

Baca Juga: Rapat Paripurna dengan Sri Mulyani, DPR: Naikan Gaji PNS!

Dia berharap nantinya besaran tukin akan menjadi adil, objektif, transparan, dan konsisten sesuai dengan tingkat kerumitan suatu jabatan.

Rencana tersebut pun disoroti oleh pengamat ekonomi dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

 Menurutnya langkah tersebut tidak sesuai kebutuhan dan bisa membuat beban belanja pegawai terlalu gemuk.

Baca Juga: UPDATE HARI INI! CEK REKENING KALIAN! Gaji ke 13 Siap Cair untuk Bapak Ibu PNS

Dia kemudian menduga rencana kenaikan gaji PNS berkaitan dengan upaya pihak tertentu untuk mendapatkan suara pada Pemilu 2024 mendatang.

"Kenaikan gaji pegawai pemerintah ini bisa dipolitisasi oleh untuk meraup suara," kata Bhima, Minggu 21 Mei 2023.